Grand desain syariat Islam butuh dukungan semua pihak

KEPALA Dinas Syariat Islam Aceh Prof Syahrizal Abbas, MA, menegaskan bahwa penyusunan Grand Desain syariat Islam membutuhkan dukungan dan masukan dari semua pihak. Karena itu, menurut Syahrizal, saat ini pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memantangkan konsep dan struktur anatomi Grand Desain syariat Islam Aceh yang sedang digodok dinasnya.

Penegasan itu disampaikan Syahrizal didampingi Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh Usamah El-Madny di ruang kerjanya beberapa saat usai melakukan pertemuan dengan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS), Senin 15 Juli 2013.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Nursiti dari Balai Syura, Ruwaida, Asiah Uzia, dan Laila Juari dari JMSPS serta Muhammad Jafar dari Forum Islam Rahmatan Lil'alamin.

Menurut Nursiti gagasan grand desain ini mendapat respon yang luar biasa di tingkat bawah. Masyarakat sangat mengharapkan adanya panduan dalam bentuk grand desain dalam rangka implementasi syariat Islam. JMSPS, kata dia, mengajak Dinas Syariat Islam Aceh bersinergi dalam penyusunan grand desain tersebut.

"Kami sangat mengharapkan informasi apa yang dapat kami bantu terkait dengan penyusunan grand desain ini," ujar Nursiti yang kesehariannya juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsyiah tersebut.

Prof Syahrizal menyambut baik inisiatif dari JMSPS. Menurut Syahrizal grand desain yang sedang digalangnya itu masih pada tataran konseptual dan bersifat akademis. Syahrizal menegaskan di akhir 2013 ini dia berharap grand desain sudah dalam bentuk naratif kebijakan.

Dia mengaku Kerangka Umum (KU) grand desain sudah disampaikannya dalam forum Rapat Koordinasi Dinul Islam pada 10-11 Juni di Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh. Dukungan moral dan konsepsional dari semua pihak menurut Syahrizal pantas diapresiasikan.

"Saya sampaikan apresiasi atas kepedulain JMSPS terhadap penyusunan grand desain," kata Syahrizal. Selama ini, kata dia, banyak persepsi bagaimana memulai syariat Islam di daerah. Dia mengaku tidak menyalahkan bila ada komponen masyarakat di kabupaten kota yang melaksanakan syariat Islam menurut versi masing-masing.

"Ya, itu ijtihad mereka, ada yang larang ngangkang dan sebagainya. Kita berharap setelah grand desain lahir semua gerak dan langkah pelaksanaan syariat Islam menjadi sama, terkoordinir serta terstruktur dengan baik," katanya.

Syariat Islam di Aceh, kata dia, saat ini sudah masuk dalam konstalasi negara. Karena itu ketika syariat telah menjadi tanggung jawab negara--di samping sepenuhnya merujuk Alquran dan hadits--juga harus membumi dan sinergikan dengan konsep bernegara.

Maka dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kata dia, sepenuhnya negara bertanggung jawab agar penerapannya tidak liar dan sporadis.[](bna)